Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas yang melarang kepala daerah dari partainya untuk menghadiri retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Larangan ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi negara, di tengah protes mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Instruksi tersebut disampaikan sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang dinilai sedang melemah. Direktur Sumut Institute, Osriel Limbong, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk sentimen terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, melainkan upaya untuk mempercepat kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.
Dorongan untuk Efisiensi dan Percepatan Program Daerah
PDI Perjuangan menekankan enam poin utama dalam instruksi tersebut, di antaranya:
1. Konsolidasi program yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam efisiensi anggaran.
2. Mempercepat pengesahan program di tingkat DPRD agar segera terlaksana.
3. Mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan APBD, sehingga program-program dapat berjalan lebih cepat.
4. Mempertanyakan sumber anggaran untuk retreat yang tidak dituangkan dalam keputusan resmi.
Baca Juga:
5. Mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, setiap hari sangat berarti bagi rakyat yang membutuhkan kerja nyata dari pemimpin daerah.
6. Menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Menurut Osriel Limbong, PDI Perjuangan ingin memastikan kepala daerah yang berasal dari partai tetap fokus pada tugasnya. "Pertumbuhan ekonomi sedang melemah, rakyat sangat membutuhkan pemimpinnya untuk bekerja. Jangan sampai ada kegiatan yang menghambat efektivitas pemerintahan daerah," ujarnya.
Bukan Bentuk Oposisi terhadap Pemerintah
Osriel juga menegaskan bahwa langkah ini tidak boleh diartikan sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Sebaliknya, ini adalah dorongan agar kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan dapat bekerja lebih cepat dalam mengatasi permasalahan di daerahnya masing-masing.
Sikap PDI Perjuangan ini menunjukkan fokus partai dalam memastikan bahwa kadernya di pemerintahan tetap bekerja optimal dan tidak terpengaruh oleh agenda yang dinilai kurang prioritas di tengah kondisi ekonomi yang sulit.rel
Baca Juga:
