Tahun 2024 telah mencatatkan sejumlah fakta, termasuk meningkatnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 80.000 karyawan kehilangan pekerjaan sepanjang tahun ini. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar juga terpaksa menutup gerai, seperti Pizza Hut, KFC, dan Alfamart, yang semakin memperburuk kondisi tenaga kerja.
Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah diharapkan fokus pada pemanfaatan potensi dalam negeri, seperti sektor industri dan pertanian, guna mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kebijakan yang memproteksi pasar domestik dari produk impor dengan harga dumping dan memperkuat sektor industri lokal diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi.
Selain itu, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pekerja Sritex di akhir tahun 2024 mencerminkan keresahan masyarakat yang menginginkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang konkrit, termasuk pengendalian inflasi dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif.
Dengan tantangan besar yang dihadapi, pemerintah diharapkan mengutamakan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperbaiki perekonomian nasional dan memastikan stabilitas sosial dan politik tetap terjaga.
Oleh :Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)Baca Juga:
