Selama tujuh hari, Tim Desk Koordinasi akan memantau persiapan Pillada Sumut. Beberapa sektor akan menjadi fokus mereka, antara lain rangkaian tahapan Pilkada, pengamanan, kesiapan pemerintah, pemungutan suara, dan stabilitas keamanan.
"Kami telah melakukan koordinasi dengan semua pihak, TNI, Polri, Pemprov, dan seluruh stakeholder, sehingga ini menjadi motivasi kita menyambut pesta demokrasi,agar semua bisa berjalan lancar," kata Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, Deputi Bidang Koordinator Kamtibnas Kemenko Polhukam, Kamis (21/11).
Dia juga berharap seluruh ASN, TNI, Polri melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, ini penting agar Pilkada serentak berjalan sesuai dengan harapan dan berkualitas.
"Kita ingin ASN, TNI, Polri bekerja sesuai undang-undang yang berlaku, agar Pilkada serentak berjalan dan berkualitas, sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Asep.
Baca Juga:
Plt Staf Ahli Gubenur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan M Armand Effendy Pohan mengatakan, Pemprov Sumut terus memberikan dukungan untuk kelancaran Pilkada. Kenetralan ASN salah satu fokus Pemprov untuk menciptakan Pilkada yang aman, tertib dan damai.
"Pj Gubernur Sumut telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN, netralitas ASN itu wajib dan kita terus menggaungkannya, menyosialisasikannya," kata Effendy.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan berbagai strategi untuk menyukseskan Pilkada Sumut. Netralitas ASN dan upaya meningkatkan partisipasi pemilih menjadi salah satu fokus Dinas Kominfo.
"Kita terus memasifkan sosialisasi, terkait netralitas ASN, partisipasi pemilih, Pilkada damai dan lainnya, kita sama-sama berharap Pilkada serentak menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Ilyas.
Baca Juga:
Hadir pada rapat koordinasi ini Pandam I/BB M Hasan Hasibuan, Ketua KPU Sumut Agus Arifin dan Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga secara daring. Hadir juga jajaran Tim Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polhukam, OPD terkait Pemprov Sumut dan seluruh jajaran KPU termasuk kabupaten/kota secara virtual.
