Yance menekankan bahwa persaingan melawan kotak kosong di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Serdang Berdagai, Asahan, Labura, Pakpak Bharat, dan Nias Utara, dapat memicu potensi kecurangan. "Kami akan fokus menangani isu ini, mengingat pengawasan pemilu di daerah-daerah tersebut cenderung lemah," ujarnya.
Fungsi tim hukum, lanjut Yance, adalah memberikan advokasi dan mendampingi relawan serta tim pemenangan dalam menghadapi potensi kecurangan. Mereka juga akan mensosialisasikan hak-hak masyarakat agar dapat mengekspresikan suara secara bebas.
Yance mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam dukungan politik. "Kami akan memantau keterlibatan ASN dan Pjs di daerah untuk mencegah praktik politik yang tidak etis," tegasnya.
Selain itu, tim hukum akan mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu demi memastikan integritas Pilkada. Yance mengajak masyarakat untuk proaktif dalam mengumpulkan bukti pelanggaran. "Kami akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran yang ditemukan," tandasnya.
Yance menekankan keyakinan mereka bahwa kemenangan dapat diraih melalui jalur konstitusi. "Rakyatlah yang akan menentukan hasilnya, dan kami percaya pada dukungan mereka," tutupnya.
