Tapsel | Halomedan.com
Ratusan masyarakat Kecamatan Angkola Timur melakukan aksi geruduk kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk meminta ketegasan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak memiliki etika normal yang main serobot lahan masyarakat tak sampai disitu, ratusan masyarakat tersebut juga melakukan orasinya didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan,Ketua DPRD Abdul Basith Dalimunthe Himbau Warga, jaga ke Kondusifan dan tidak terpropokasi, Senin (18/3/2024).
"Pertama saya hari ini terjadwal untuk melaksanakan rapat pimpinan di Kabupaten Tapanuli selatan, namun ada aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh masyarakat, "ungkap ketua DPRD Abdul Basith
Hari ini saya berkesempatan hadir, Namun di dalam perjalanannya untuk unjuk rasa, saya berharap kepada masyarakat untuk dapat mewakili agar kita duduk bersama di lembaga DPRD, agar terang benderang apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh massa.
Namun setelah itu terjadi, kami kumpul masyarakat hadir, Barulah terlihat jelas apa yang menjadi, ke masalah - masalah di dalam masyarakat ini yang dilakukan oleh PT TPL (Toba Pulp Lestari), "ucapnya.
Dan kita juga memohon mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, saya meminta kepada pihak PT TPL untuk menghentikan dulu kegiatan yang ada hari ini di mana masyarakat merasa was - was merasa tidak tenang karena adanya, Isu atau adanya kegiatan - kegiatan alat berat yang dilakukan oleh PT TPL.
Untuk membuka lahan yang mana notabene itu adalah bagian dari lahan masyarakat itu harapan saya sebagai ketua DPRD, "harapnya.
Harapnya lagi, agar kita juga harus menjaga kerukunan ummat beragama bagi saudara - saudara kita beragama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Suci ramadhan ini, setelah itu baru nanti kita duduk bersama demikian pun saya akan menyurati perusahaan tersebut, untuk menerangkan secara terang - menerang kepada masyarakat, bukan tidak ada tujuannya untuk membuat ketenangan dulu di hadapan masyarakat, "jelas Basith .
Lanjut, salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ali Sumurung mengatakan, berdasarkan surat Direktorat Kementerian Kehutanan Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I dengan Nomor surat : S. 1275/VII/BPKH 1-2/2012, Hal : Hak Kepemilikan Masyarakat di dalam Areal IUPHHK PT. Toba Pulp Lestari, Tbk yang di tujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan, "ungkap Sumurung.
Sehubungan dengan surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Nomor : B/1224/XI/2012/Reskrim tanggal 26 November 2012 perihal Status Hukum Hak Kepemilikan Masyarakat di dalam Areal IUPHHK. PT. TPL.
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, pembuktian hak-hak pihak ketiga berupa hak atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan dan perubahannya berupa, Hak Milik, Hak Guna, Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakal, dan Hak Pengelolaan, "cetusnya.
Dari pantauan, usai melakukan dialog dengan ketua DPRD Tapsel Abdul Basith Dalimunthe ratusan masyarakat angkola timur berterima kasih kepada ketua DPRD Tapsel dan Anggota DPRD tapsel yang hadir Zulkarnaen dari Fraksi Golkar, Armen Sanusi Fraksi Gerindra,dan Edy Arianto yang telah menerima aspirasi setelah itu ratusan masyarakat bergerak bubar dengan tertib.zal
