Medan |halomedan.com -
Adanya desakan untuk menghentikan Pembangunan di Kota Medan yang disampaikan oleh LBH dan FITRA melalui media sebaiknya diabaikan oleh Walikota Medan, karena hal ini akan mengganggu pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, demikian disampaikan Charles Butar butar Pemerhati Pembangunan Kota Medan.Charles Butar butar menilai pernyataan LBH dan FITRA bukanlah mewakili kepentingan masyarakat Kota Medan karena pernyataan tersebut sangat tendensius dan cenderung provokatif."Seharusnya LBH dan FITRA mengawasi jangan sampai ada pelanggaran hukum dan tender yang tidak transparan, bukan malah meminta agar dibatalkan", kata Charles.
Namun melihat pernyataan kedua lembaga tersebut, Charles mencurigai ada kepentingan lain yang dibawa, karena kedua Lembaga itu menunjuk langsung pada Kegiatan tersebut. Sementara banyak kegiatan kegiatan lain yang sedang dilaksanakan oleh Pemko Medan."Bisa jadi mereka suruhan Perusahaan yang kalah pada tender.
Karena sekarang ini banyak perusahaan yang kalah lalu menyuruh organisasi atau lembaga untuk "Membantai" (istilahnya) Panitia Tender, itu sudah musim", kata Charles dengan nada curiga.Mantan Aktivis Reformasi ini juga menyoroti Sikap kedua lembaga yang jauh dari Profesionalitas. "Kalau Lembaga Hukum ya urusilah hukum kalau Lembaga Transparansi ya sorotilah transparansi anggarannya, bukan meminta dibatalkan. Itu namanya tidak Profesional", tegas Charles Butar butar Bagi Charles Butar butar pernyataan kedua lembaga tersebut tidak tepat. Kepolisian memang memiliki anggaran tersendiri. Namun jika Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi memberikan Hibah untuk Perbaikan yang membutuhkan penangan yang cepat apakah salah, tanya Charles.
Baca Juga:
Jangan mengada ada lah, kita semua mengetahui bahwa anggaran yang ada saat ini di Kepolisian belum mampu untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. lanjut Charles.Infrastruktur di Kepolisian saat ini masih sangat minim. Coba lihat Polsek Sunggal yang mengayomi 3 Kecamatan di Kota Medan dan Deli Serdang. Harusnya Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang menyediakan tanah dan membangun Kantor Polisi di 2 kecamatan lain, yakni Kecamatan Sunggal Deli Serdang dan Kecamatan Medan Selayang agar pelayanan Kepolisian lebih maksimal. Namun karena keterbatasan anggaran dikepolisian, POLRI belum mampu untuk membangunnya, dan ini harusnya menjadi tugas bersama Pemerintahan Kabupaten atau Kota, jelas Charles..Charles juga mengingatkan LBH dan FITRA, bahwa Kantor Kepolisian itu adalah milik rakyat yang dikelola oleh Polri.
Jangan dikotomikan antara rakyat Kota Medan dengan Kepolisian.Charles juga meminta agar LBH dan FITRA harusnya mendorong Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi untuk lebih banyak membantu, agar Pelayanan di Kepolisian lebih cepat, tepat dan transparan, bukan meminta agar membatalkan hibah yang diberikan oleh Pemerintah terang Charles.
Kalau memang LBH dan FITRA berfikir negatif terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Pemko Medan kami dari pendukung Walikota Medan lainnya akan mendatangi kedua lembaga tersebut. Kita ajak mereka dialog. Dan kita harap mereka mampu menjelaskan tuduhan yang mereka alamatkan kepada Pemko Medan, tegas Charles Butar butar.Kami sudah cukup capek melihat lembaga lembaga yang selalu menimbulkan asumsi liar terhadap Pemko Medan, seakan tidak ada kebaikan dari Pemko Medan saat ini, kata Charles.Disamping itu kita juga, secara pribadi saya tidak ingin Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan berubah nama menjadi Lembaga Bantuan Tender (LBT) karena permasalahan ini dan juga kita tidak ingin Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berubah nama menjadi Forum Indonesia untuk Tender yang Kalah, tegas Charles mengakhiri pernyataannya.(W02)
Baca Juga:
