MEDAN | halomedan.com
Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum dan manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diduga marak terjadi di kawasan Belawan.
Massa aksi secara tegas menyoroti dugaan praktik penyimpangan dalam penyaluran solar subsidi. BBM yang seharusnya dialokasikan dan diperuntukkan sepenuhnya bagi nelayan tradisional tersebut, diduga justru disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi yang besar.
Koordinator aksi, Rizky Dalimunthe, menyebutkan bahwa praktik penyelewengan ini telah berlangsung cukup lama dan berdampak nyata serta langsung terhadap kehidupan ekonomi nelayan kecil. Pasalnya, keberadaan solar bersubsidi adalah tumpuan utama mereka untuk bisa melaut dan mencari nafkah.
"Pak Kapolda, tolong selamatkan nelayan. Mereka semakin terpuruk akibat dugaan permainan mafia BBM bersubsidi. Hak nelayan harus dilindungi," teriak Rizky dengan lantang di hadapan massa dan petugas keamanan yang berjaga.
Dalam orasi dan penyampaian tuntutannya, PMII juga mengungkapkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Salah satunya adalah cara pengangkutan solar subsidi yang tidak wajar, yaitu menggunakan jeriken dan becak bermotor yang beroperasi dari salah satu SPBU yang berada di kawasan Kampung Salam, Belawan. Dugaan kuat menyebutkan, BBM yang diambil dengan memanfaatkan kuota subsidi tersebut kemudian dibawa ke lokasi lain untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi di luar jalur resmi, sehingga tidak tepat sasaran.
Terkait hal tersebut, PMII secara tegas menuntut agar manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera memanggil dan memeriksa manajer SPBU Kampung Salam yang diduga kuat terlibat atau mengetahui aliran penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. Pihaknya menilai, tanggung jawab pengawasan di titik penyaluran menjadi kunci utama terjadinya kebocoran distribusi ini.
"Kami meminta aparat penegak hukum maupun Pertamina tidak menutup mata. Segera panggil manajer SPBU Kampung Salam untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan yang terjadi di bawah pengelolaannya. Jika benar terjadi, ini merupakan kejahatan ekonomi yang merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional," ujar Rahmad Firdaus dengan tegas yang disambut sahutan keras dari seluruh massa aksi./rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
