Kepemimpinan Tanpa Tahta, Kekuasaan yang Melebihi Jabatan

Oleh: H Syahrir Nasution

"Kepemimpinan tanpa tahta, tapi kekuasaan melebihi jabatan."

Ungkapan ini bukan sekadar kalimat puitis, melainkan cermin realitas kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini. Kepemimpinan sejati tidak selalu lahir dari kursi kekuasaan, melainkan dari integritas, keteladanan, dan keberanian moral dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Namun, di tengah dinamika sosial dan politik yang kian kompleks, bangsa ini menghadapi ancaman serius yang sering luput dari perhatian, yakni empat bentuk "DIS" yang berpotensi membunarkan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertama, disorientasi—hilangnya arah dan tujuan berbangsa. Nilai Pancasila dan konstitusi kerap hanya menjadi jargon, tidak lagi menjadi kompas dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga:

• Rotasi Pejabat Polres Batu Bara: AKP Simon Elika Simatupang Jabat Kasatlantas
• Temukan Barang Bukti Rp 2.8 Miliar Dirumah Topan Ginting,Jaga Marwah : Usut Dugaan Jual -Beli Jabatan

Kedua, distrust—krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan para pemimpin. Ketika keadilan terasa timpang, kepercayaan rakyat perlahan runtuh.

Ketiga, disobedience—pembangkangan terhadap hukum dan aturan. Hukum kehilangan wibawa ketika ditegakkan secara tebang pilih.

Keempat, disintegrasi—perpecahan sosial yang menggerogoti persatuan akibat ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut.

Karena itu, penegakan hukum (law enforcement) harus diberlakukan secara adil, merata, dan tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, uang, maupun kedekatan politik. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika seluruh prosesnya benar-benar berjalan sesuai dengan undang-undang, bukan sekadar prosedur formal tanpa ruh keadilan.

Baca Juga:

• H. Syahrir Nasution Soroti Rotasi ASN Tak Berdasar Meritokrasi di Sumut: "Ini Bisa Jadi Kecelakaan Sejarah Kepemimpinan"
• Dua Jabatan Eselon II Pemprov Sumut Dilelang, Ini Daftar dan Jadwal Lelangnya

Pada titik inilah integritas menjadi kunci utama dalam kehidupan bermasyarakat. Integritas bukan konsep abstrak, melainkan pertemuan antara intelektualitas dan moralitas. Kepintaran tanpa moral hanya akan melahirkan kecerdikan yang merusak, sementara moral tanpa intelektualitas akan kehilangan daya ubah.

Inilah yang disebut sebagai laboratorium kehidupan. Jauh berbeda dengan laboratorium akademik yang menguji teori dan konsep, laboratorium kehidupan menguji karakter, kejujuran, dan keteguhan nilai. Tidak sedikit orang yang sukses secara akademik, namun gagal total ketika terjun ke tengah masyarakat. Ketimpangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial-moral itulah yang kerap melahirkan pemimpin tanpa nurani.

Maka, kepemimpinan sejati sejatinya lahir dari keberhasilan menyeimbangkan keduanya—akal dan akhlak. Tanpa itu, jabatan hanya menjadi simbol kosong, dan kekuasaan berubah menjadi alat yang menjauhkan kita dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.