DELISERDANG | Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Yayasan Farhan Syarif Hidayah, Kabupaten Deliserdang, terus bergulir dan kini memasuki babak baru. Setelah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Deliserdang, publik mendesak agar Kepala Kantor Kemenag (Kakan
kemenag) Deliserdang turut diperiksa oleh penyidik.Desakan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, yang menilai bahwa penyimpangan dana BOS tidak mungkin terjadi tanpa adanya celah pengawasan di tingkat struktural.> "Kejaksaan jangan hanya berhenti pada yayasan penerima. Struktur birokrasi di Kemenag yang berwenang menyalurkan dan mengawasi dana BOS juga harus diperiksa, termasuk Kakan
kemenag Deliserdang," tegas Azmi Hadly dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).
Menurut Azmi, pola penyelewengan dana BOS di sektor pendidikan agama kerap terjadi karena pengawasan internal yang lemah dan cenderung kompromistis."Kami menduga ada pembiaran sistematis. Program BOS seharusnya menjadi penopang pendidikan, bukan sumber bancakan bagi oknum yang mengatasnamakan madrasah," ujarnya.Sebelumnya, tim penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Cabjari Deliserdang di Labuhandeli telah melakukan penggeledahan di dua lokasi penting:
Baca Juga:
1. Yayasan Farhan Syarif Hidayah di Kecamatan Sunggal,2. Kantor Kemenag Deliserdang yang menjadi instansi penyalur dan pembina madrasah.
Penggeledahan menyasar bagian pendidikan madrasah dan keuangan, serta mengamankan berbagai dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban BOS Tahun Ajaran 2022–2024.Kepala Cabjari Labuhandeli Hamonangan Sidauruk membenarkan penggeledahan itu.> "Benar, kami sedang melakukan penyidikan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS di salah satu madrasah swasta di bawah naungan Kemenag Deliserdang," ujarnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kasubsi Pidsus Putra Raja Siregar menambahkan bahwa dana BOS yang bersumber dari Kemenag RI tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan, sebagaimana mestinya.> "Tim masih memeriksa sejumlah dokumen dan menelusuri aliran dana. Potensi kerugian negara sedang dihitung oleh Kantor Akuntan Publik," jelasnya.KAMAK: Kejaksaan Harus Berani Menyentuh "Pemain di Atas"
Azmi Hadly menegaskan, KAMAK akan mengawal proses penyidikan hingga tuntas dan mendesak Kejaksaan untuk berani menyentuh aktor-aktor di level atas, bukan sekadar pihak madrasah.> "Kalau hanya guru atau kepala sekolah yang dikorbankan, sementara pejabat pengawas dibiarkan, itu bukan penegakan hukum — itu sandiwara hukum," tegas Azmi.Ia juga menyoroti lemahnya sistem audit internal Kemenag yang dinilai hanya formalitas tanpa mekanisme kontrol yang efektif.
> "Kemenag harus dievaluasi total. Jangan lagi dana BOS dijadikan ATM oleh oknum. Itu uang rakyat untuk pendidikan anak bangsa," tambahnya.Aroma Busuk dalam Dana PendidikanKasus ini semakin menegaskan bahwa korupsi dana BOS bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap cita-cita pendidikan nasional.
Ketika uang negara yang diperuntukkan bagi anak-anak justru dikorupsi, maka yang dicuri bukan sekadar rupiah, tapi masa depan generasi.Publik kini menantikan apakah Kejaksaan Negeri Deliserdang berani membongkar seluruh jejaring di balik kasus ini, termasuk jika jejaknya menembus pejabat di lingkungan Kemenag sendiri.> "Jangan ada tebang pilih. Bongkar semua yang terlibat, dari bawah sampai atas," tutup Azmi Hadly.red
