GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara (GEMA PENA), Julius Fadli, menyatakan dukungannya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menyikapi polemik terkait pengadaan gembok untuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Menurut Julius Fadli, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mengedepankan data, ketentuan hukum, dan penjelasan resmi dari instansi yang berwenang, bukan membangun kesimpulan berdasarkan perbandingan yang tidak sepadan.

Ia menegaskan bahwa sarana pengamanan yang digunakan di lingkungan pemasyarakatan merupakan peralatan khusus yang dirancang untuk mendukung sistem keamanan berisiko tinggi. Karena itu, spesifikasi teknis, kualitas material, dan standar keamanan yang diterapkan tentu berbeda dengan produk yang dipasarkan untuk kebutuhan umum.

"Kita tidak bisa menyamakan perangkat pengamanan di Lapas dan Rutan dengan produk komersial yang dijual di toko. Ada standar teknis, aspek keamanan, dan proses pengujian yang menjadi bagian penting sebelum barang tersebut digunakan," ujar Julius Fadli.

Baca Juga:

• JNE Rayakan Ramadan 1447 H dengan Semangat “BERGEMA”
• GEMA CITA Minta Kejatisu Periksa Zulkarnaen, Proyek DPMPTSP Labura Diduga Dimulai Sebelum Kontrak

Ia juga menilai bahwa mekanisme pengadaan yang dilakukan melalui e-Purchasing Katalog Elektronik LKPP merupakan prosedur resmi pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut dibangun untuk menjamin transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta persaingan usaha yang sehat dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, selama proses pengadaan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, maka setiap penilaian sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit dan pengawasan.

"Negara telah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, tentu ada aparat pengawas internal maupun lembaga pemeriksa yang akan bekerja secara profesional. Karena itu, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru membentuk opini yang belum didukung oleh fakta hukum," tegasnya.

Julius Fadli juga mengapresiasi komitmen Ditjen PAS dalam memperkuat sistem keamanan pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, penguatan sarana dan prasarana keamanan merupakan investasi penting untuk melindungi petugas, warga binaan, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Baca Juga:

• GEMA-CITA Desak KPK RI Usut Proyek Rp44 Miliar PT. Ayu Septa Perdana — Satu Tewas, Dua Kritis, PPK dan Kasatker Diduga Lalai Berat
• GEMA PENA Desak Kejati Sumut Periksa Suherman Siagian

Di akhir pernyataannya, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Ditjen PAS agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan sikap objektif, menghormati proses yang berlaku, serta bersama-sama mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang modern, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.