Oleh H. Syahrir Nasution, SE.MM.
Managing Director PECI Indonesia
Pada tanggal 8 Maret 2026, suasana kekhawatiran meliputi berbagai wilayah di Indonesia, terutama di perkotaan Sumatera Utara, di mana antrean panjang masyarakat terlihat di setiap SPBU. Gubernur Sumatera Utara menyinyalir fenomena panic
buying sebagai akar masalah, namun pertanyaan krusial yang harus kita tanyakan adalah: siapa sebenarnya yang menyebabkan situasi ini terjadi, dan seberapa besar dampak geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia?
PERUBAHAN PETA GEOPOLITIK GLOBAL SEJAK OPERASI EPIC FURY
Pada 28 Februari 2026, dunia menyaksikan perubahan peta geopolitik yang drastis dalam sekejap mata setelah pelaksanaan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang diberi sandi OPERATION EPIC FURY. Serangan ini tidak hanya menjadi titik balik dalam konflik antara Iran dan Israel, tetapi juga memicu gelombang reaksi yang meluas ke seluruh dunia.
Teheran sebagai balasan langsung, mengeluarkan ancaman serius untuk menutup Selat Hormuz – jalur pelayaran yang menjadi tulang punggung perdagangan energi global. Data menunjukkan bahwa selat ini mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak mentah dunia, serta sebagian besar ekspor gas alam dari kawasan Timur Tengah. Dalam hitungan jam setelah ancaman tersebut muncul, pasar komoditi global langsung bereaksi: harga minyak mentah jenis Brent melonjak naik hingga lebih dari 15% dalam satu hari saja, pasar keuangan global bergolak dengan indeks saham utama di berbagai negara mengalami penurunan signifikan, dan dunia secara keseluruhan bersiap menghadapi volatilitas ekstrem yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
DAMPAK TERHADAP EKONOMI INDONESIA: TIDAK HANYA SOAL PANIC BUYING
Bagi kita Indonesia yang berada ribuan kilometer dari kawasan konflik di Timur Tengah, anggapan bahwa kita akan terhindar dari dampak jelas tidak relevan lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan terdampak, melainkan seberapa siap kita menghadapi badai ekonomi yang datangnya tidak bisa dihindari.
Ekonomi Indonesia tidak akan terkena tembakan atau rudal secara langsung, namun akan mengalami gempuran melalui tiga saluran transmisi utama yang saling terkait:
1. SENTIMEN RESIKO GLOBAL (RISK OFF)
Ketika ketegangan geopolitik meningkat, investor asing cenderung menarik dana mereka dari pasar negara berkembang seperti Indonesia untuk mengalirkannya ke aset yang dianggap lebih aman di negara maju. Dampak ini sudah mulai terasa secara nyata: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan signifikan dengan penurunan hingga 3,2% dalam seminggu terakhir, didorong oleh aksi jual besar-besaran dari investor asing yang mencapai lebih dari Rp25 triliun dalam periode tersebut.
Selain itu, nilai tukar rupiah yang sebelumnya mampu bertahan stabil di kisaran Rp16.800 per dolar AS, kini telah merangkak naik hingga mencapai level psikologis Rp17.000. Jika ketegangan terus berlanjut, potensi kenaikan lebih lanjut tidak bisa diabaikan, yang akan berdampak pada biaya impor berbagai barang kebutuhan masyarakat.
2. LONJAKAN HARGA MINYAK
Meskipun Indonesia telah menjadi negara ekspor minyak mentah dan produk migas, kita masih bergantung pada impor beberapa jenis produk minyak yang tidak dapat diproduksi secara lokal dalam jumlah yang cukup. Selain itu, lonjakan harga minyak di pasar global akan berdampak pada biaya produksi di berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi, industri manufaktur, hingga sektor pertanian.
Ini yang akhirnya menjadi pemicu kekhawatiran masyarakat yang berujung pada panic
buying. Masyarakat menyadari bahwa kenaikan harga minyak akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya, sehingga mereka berusaha untuk menyimpan persediaan minyak secara berlebihan. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa panic
buying bukan hanya karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, melainkan karena kekhawatiran yang berdasar terhadap ketidakpastian masa depan.
3. GEJOLAK PASAR KEUANGAN
Ketidakpastian geopolitik juga berdampak pada pasar uang dan pasar obligasi Indonesia. Suku bunga acuan di pasar global cenderung naik sebagai akibat dari ketegangan energi, yang membuat biaya pinjaman untuk pemerintah dan sektor swasta menjadi lebih mahal. Pemerintah Indonesia yang tengah berusaha menekan defisit anggaran akan menghadapi tantangan lebih besar dalam mencari pendanaan, sementara sektor swasta akan kesulitan untuk melakukan ekspansi usaha yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
FAKTOR ENERGI: JALUR DISTRIBUSI LEBIH KRUSIAL DARIPADA SUMBER PASOKAN
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah bahwa karena Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan minyak dan gas langsung dari Iran, maka kita akan aman dari dampak konflik ini. Padahal, masalah yang sebenarnya bukan terletak pada sumber pasokan dari satu negara saja, melainkan pada jalur distribusi yang akan terganggu jika Selat Hormuz benar-benar ditutup.
Sebagian besar minyak yang diekspor dari kawasan Teluk Persia – termasuk dari negara-negara seperti Saudi Arabia, Irak, dan Uni Emirat Arab – melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terputus, maka akan terjadi kekurangan pasokan sementara di pasar global, yang akan menyebabkan harga terus melonjak naik. Bahkan jika Indonesia memiliki kontrak pasokan dengan negara lain di luar kawasan tersebut, kenaikan harga global akan tetap berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah telah memiliki cadangan minyak strategis yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, namun ini bukanlah solusi jangka panjang. Kita perlu memiliki skenario kontingensi yang lebih matang untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan energi yang lebih lama.
TINDAKAN NYATA DIBUTUHKAN, BUKAN HANYA OMONGAN BELAKA
Pernyataan bahwa setiap Kepala Daerah (Bupati atau Walikota) hanya perlu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghentikan panic
buying sepertinya terlalu sederhana untuk menjawab masalah yang kompleks ini. Masyarakat Indonesia pada hakikatnya sudah cukup paham tentang kondisi negara dan tantangan yang dihadapi. Mereka menyadari bahwa negara kita menghadapi berbagai kesulitan dalam mengatasi masalah ekonomi yang berskala besar, terutama yang berasal dari faktor luar seperti ketegangan geopolitik global.
Yang dibutuhkan bukanlah hanya pidato atau ajakan untuk tidak panik, melainkan tindakan nyata dari pihak berwenang. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: meningkatkan transparansi informasi tentang kondisi pasokan minyak dan cadangan strategis yang dimiliki negara, menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran agar tidak memberatkan anggaran negara, serta mempercepat upaya diversifikasi sumber energi agar ketergantungan pada minyak dan gas bisa berkurang di masa depan.
Kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat yang melakukan panic
buying, karena mereka hanya merespons ketidakpastian yang ada. Tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat terletak pada pundak pemerintah pusat dan daerah, yang harus bekerja sama secara sinergis untuk menghadapi badai geopolitik yang sedang datang.
