Kinerja Mantan Inspektur Medan Disorot, Korupsi Meledak, Kornas KAMAK Azmi Hadly: “Benteng Pengawasan Telah Jebol!”

MEDAN – Deretan kasus korupsi yang menyeret pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali meledak ke ruang publik. Terbaru, seorang mantan Kepala Dinas resmi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggerogoti uang negara. Meningkatnya jumlah pejabat bermasalah ini langsung memantik sorotan tajam terhadap kinerja Sulaiman, mantan Inspektur Inspektorat Medan, yang bertanggung jawab dalam memastikan pengawasan internal berjalan efektif.

Inspektorat seharusnya menjadi benteng pertama pencegahan korupsi. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya—penyimpangan anggaran justru terjadi secara berulang dan masif. Publik mempertanyakan apa saja yang dilakukan lembaga pengawasan internal saat deretan proyek bermasalah lolos tanpa tindakan preventif yang tegas.

Kritik paling keras datang dari Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly. Ia menilai bahwa jebolnya berbagai kasus korupsi tidak terlepas dari lemahnya kontrol dan pengawasan di era Sulaiman Harahap menjabat Inspektur.

"Ini jelas alarm keras. Kalau pejabat bisa leluasa menguras anggaran hingga ditetapkan sebagai tersangka, berarti fungsi pengawasan di Pemko Medan benar-benar lumpuh. Benteng pengawasan internal itu jebol, dan publik berhak tahu kenapa," tegas Azmi Hadly.

Ia juga menuding ada kemungkinan praktik pembiaran yang menyebabkan kasus-kasus penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal.

"Kami menduga ada laporan yang dibekukan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius. Inspektorat bukan tempat tidur bagi berkas dugaan penyimpangan. Kalau di masa lalu ada pembiaran, maka itu harus dibuka ke publik," tambah Azmi.

Tidak hanya itu, Azmi menekankan bahwa Kejaksaan harus menelusuri peran pihak lain yang berpotensi ikut menikmati aliran uang negara.

"Jangan berhenti pada satu tersangka. Kalau ingin bersih, bongkar seluruh rantai permainan ini. Kita ingin Kota Medan bebas dari mafia anggaran, bukan sekadar mengorbankan satu orang," ujarnya.

Gelombang kasus korupsi ini memperkuat dugaan bahwa sistem pengawasan internal Pemko Medan sedang bermasalah serius. Jika aparat penegak hukum bergerak maksimal, kasus yang kini mencuat diyakini dapat membuka pintu menuju skandal yang lebih besar.

Publik kini menunggu langkah tegas Kejaksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Inspektorat, termasuk masa kepemimpinan Sulaiman. Tanpa itu, pemberantasan korupsi di Kota Medan hanya akan menjadi slogan kosong.eed