MEDAN, - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan sedikitnya lima jalur utama di wilayah Sumut sebagai zona rawan
longsor berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan tingkat frekuensi kejadian tiga tahun terakhir.Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menjelaskan bahwa peta kerawanan ini disusun untuk memperkuat langkah mitigasi menjelang rapat koordinasi seluruh kepala daerah dan kepala BPBD se-Sumatera Utara yang akan digelar besok."Peta kerawanan
longsor di wilayah Sumut kami identifikasi berdasarkan tingkat frekuensi kejadian dalam tiga tahun terakhir. Ada beberapa jalur yang perlu diwaspadai, mulai dari Medan menuju Brastagi, Siborong-borong menuju Sidempuan, Siborong-borong menuju Tapanuli Utara, Merek menuju Dairi, hingga dari Gunung Sitoli menuju Nias Barat," ujar Tuahta di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/10).Menurutnya, daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kecuraman tinggi dan potensi peningkatan debit air tanah yang berpotensi memicu pergerakan tanah saat curah
hujan ekstrem.
Beberapa wilayah diantaranya, terutama Kabupaten Karo, Dairi, dan Humbang Hasundutan, telah masuk dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi berdasarkan laporan BMKG dan hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota."Lokasi-lokasi inilah yang kami antisipasi potensi kerawanannya. Besok saat rapat, kami akan menegaskan kembali kepada seluruh kepala daerah agar menyiapkan langkah siaga bencana di wilayahnya," tegasnya.Tuahta menyebutkan bahwa instruksi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Surat Nomor 187.54/5/IMSD/2025 telah mengatur kewajiban seluruh bupati/walikota untuk menyiapkan rencana kontinjensi dan surat edaran kewaspadaan di wilayah masing-masing."Sebenarnya di surat instruksi Gubernur sudah tercantum. Tapi kami sangat yakin perlu sekali menegaskan kembali kepada para kepala daerah sebagai stakeholder utama," jelasnya.
Baca Juga:
Selain itu, BPBD juga akan meminta bukti berupa edaran resmi dari pemerintah kabupaten/kota yang menegaskan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat terutama pelaku kegiatan wisata, pengusaha, maupun kelompok masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan perbukitan atau lereng dengan tingkat kecuraman tinggi."Kami akan meminta bukti edaran dari bupati/walikota yang mencakup seluruh objek kegiatan masyarakat. Termasuk yang berkaitan dengan kegiatan wisata, religi, atau aktivitas ekonomi di daerah perbukitan," kata Tuahta.Diketahui, jalur Medan-Brastagi menjadi salah satu wilayah paling rawan
longsor di Sumut, dengan titik kritis di kawasan Sibolangit dan Bandar Baru. Sementara itu, jalur Merek-Dairi dan Siborong-borong-Sidempuan kerap mengalami
longsor besar setiap tahun akibat curah
hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil.BPBD Sumut juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di kawasan berlereng curam dan melaporkan segera tanda-tanda
longsor seperti retakan tanah atau pohon miring ke posko siaga terdekat.
"Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa mengendalikan kesiapsiagaan. Jadi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat, harus aktif mencegah jatuhnya korban," pungkasnya.
