Pertumbuhan Ekonomi Semu

Oleh: H. Syahrir Nasution

Kinerjaekonomi Sumatera Utara saat ini berada dalam kondisi paradoksal. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim adanya pertumbuhan ekonomi yang positif; namun di sisi lain, kesejahteraan masyarakat justru mengalami tekanan. Fenomena ini layak disebut sebagai pertumbuhan ekonomi semu — di mana angka pertumbuhan makro tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Pemprov Sumut tidak dibangun di atas perencanaan yang matang. Banyak kebijakan bersifat reaktif, bukan strategis, sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan. Padahal, kebijakan publik yang tidak ditopang oleh kesiapan struktural, kelembagaan, dan sosial-ekonomi masyarakat hanya akan menjadi beban baru bagi rakyat.

Baca Juga:

• DPRD Padangsidimpuan Turun Tangan Cari Solusi Keresahan Guru, Srifitrah Nasution : Hak para Guru Tidak Bisa di Tawar
• P-APBD Sumut 2025 Turun, Pengamat Nilai Politik Anggaran Bobby Nasution Ugal-Ugalan

Data menunjukkan, pengeluaran masyarakat meningkat sekitar 5,32%, sementara pendapatan hanya naik 4,69%. Artinya, daya beli masyarakat terus tergerus. Dalam istilah sederhana, pendapatan warga tidak mampu mengejar laju kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengorbankan sebagian kebutuhan dasar hanya untuk bertahan hidup.

Tingginya inflasi tanpa diimbangi kebijakan proteksi sosial dan pengendalian harga membuktikan bahwa Pemprov Sumut gagal mengantisipasi dampak ekonomi terhadap kelompok rentan. Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai penyangga kesejahteraan, bukan sekadar penonton yang menunggu angka pertumbuhan naik dalam laporan statistik.

Kegagalan ini berakar pada lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pemerintahan dan ekonomi. Fungsi utama pemerintah bukan hanya mengatur birokrasi, tetapi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Tanpa visi dan arah pembangunan yang jelas, ekonomi daerah hanya akan menimbulkan disparitas sosial yang semakin lebar.

Sudah saatnya Sumatera Utara berbenah. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada kepentingan politik dan proyek jangka pendek. Pembangunan sejati adalah yang mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah, bukan sekadar memperindah angka statistik di meja pejabat.

Karena pertumbuhan tanpa kesejahteraan bukanlah kemajuan, melainkan ilusi pembangunan.

---

H. Syahrir Nasution

Baca Juga:

• BPW HIPKA Sumut Gelar Up Grading, Raker I dan Forum Bisnis: Dorong Kebangkitan Ekonomi Umat
• Dr. Syahganda: Dua Indikator Baru dalam RAPBN 2026 Terobosan Ekonomi Kerakyatan Prabowo

Managing Director – Political & Economic Consulting Institute, Indonesia