Medan- Terkait viralnya dimedia sosial konflik antara masyarakat adat dan korporasi pemegang konsesi lahan kembali terjadi hingga menyebabkan kerusuhan. Insiden kekerasan yang kembali terjadi di wilayah adat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara bukanlah peristiwa yang baru saja terjadi . Dalam kejadian tersebut, sekelompok masyarakat adat yang menjaga kawasan hutan adat diusir secara paksa oleh pihak yang diduga sebagai aparat keamanan perusahaan. Dalam proses tersebut, kekerasan fisik dilaporkan terjadi, menyebabkan luka pada warga, termasuk perempuan dan lansia. Tindakan ini memicu desakan keras dari Masyarakat terkhusus BADKO HMI Sumatera Utara kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera turun tangan, melakukan investigasi, dan menghentikan siklus kekerasan." Kekerasan dalam konflik lahan bukan hanya sekadar insiden fisik. Ia adalah manifestasi dari kekerasan struktural — kekerasan yang dilembagakan melalui kebijakan negara, perizinan yang timpang, serta pembiaran terhadap pelanggaran hak masyarakat adat. Dalam banyak kasus, perusahaan pemegang konsesi tidak hanya mendapat legitimasi formal dari negara, tetapi juga perlindungan tidak langsung atas nama pembangunan". Ucap Yusril Mahendra Butar Butar ( Ketua UMUM BADKO HMI Sumut ).TPL, sebagai bagian dari rantai industri bubur kertas, telah lama dikritik karena operasionalnya yang menimbulkan degradasi ekologis serta konflik sosial. Namun, hingga kini, tanggapan negara terhadap berbagai laporan pelanggaran masih cenderung lemah, bahkan abai. Ini menunjukkan ketimpangan struktural yang masih langgeng: masyarakat adat terus diposisikan sebagai "penghambat pembangunan", alih-alih sebagai subjek utama dalam tata kelola ruang dan alam.
" Kami meminta Komnas HAM harus benar benar turun ke masyarakat simalungun bukan hanya tuntutan atas keadilan prosedural, tetapi juga ujian terhadap fungsi etik lembaga tersebut. Komnas HAM tidak dapat terus bersikap normatif dan administratif dalam menghadapi kekerasan terhadap kelompok rentan. Dibutuhkan langkah yang proaktif, investigatif, dan berpihak secara moral kepada komunitas yang selama ini dipinggirkan dan di marginalisasi kan". Ucapnya Perlindungan hak masyarakat adat harus dimaknai bukan hanya sebagai perlindungan hukum formal, tetapi sebagai pengakuan utuh atas eksistensi sosial, budaya, dan ekologis mereka. Tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi ia adalah ruang hidup, ruang spiritual, dan ruang sejarah.Insiden kekerasan terhadap masyarakat adat di wilayah konsesi TPL kembali menegaskan bahwa model pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa pengakuan atas hak komunitas lokal hanya akan melahirkan konflik, luka ekologis, dan kehancuran sosial. Saatnya negara, melalui institusi-institusi seperti Komnas HAM, tidak hanya menjadi penonton dalam drama panjang ini.Yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas konsesi atau kepentingan korporasi, tetapi masa depan keadilan ekologis dan keberlanjutan sosial di tanah air.
Baca Juga:
Terakhir, Kami meminta kepada Presiden Prabowo agar berpihak kepada masyarakat masyarakat kecil yang di kriminalisasi ketika mempertahankan tanah adatnya oleh sekelompok oligarki serta menutup PT TPL karena telah banyak menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengambil paksa tanah rakyat". Tutupnya.rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
